DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

DiDISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Indikator Distribusi Pendapatan

1. Distribusi Ukuran (Distribusi Pendapatan Perorangan / Personal Distribution of Income), indicator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara tidak langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Dengan pengertian seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan. Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sector atau bidang kegiatan menjadi sumber penghasilan (pertanian, industry, perdagangan dan jasa) juga diabaikan.

2. Kurva Lorenz, mempunyai sumbu horizontal dan vertical. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif (Penduduk). Sumbu vertical menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu horizontal dan vertical sama-sama berakhir di 100%, sehingga sama panjangnya. Jika terdapat garis diagonal, garis tersebut merupakan garis “pemerataan sempurna” (perfect equality) dalam distribusi ukuran pendapatan.

3. Koefisien Gini dan ukuran ketimpangan, pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan/ kesejahteraan agregat (secara keselutuhan ) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna) dan yang relative sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorenz itu berada. Pada gambar 5-6, rasio yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan bidang A terhadap total segitiga BCD. Rasio inilah yang dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini (Gini Concentration Ratio) yang seringkali disingkat dengan istilah Koefisien Gini (Gini Coefficient ). Istilah tersebut diambil dari nama seorang statistic Italia yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912.

Angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatan nya yang dikenal relative palig baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

 PPENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan Nasional adalah pendapatan total dari semua faktor-faktor produksi dalam produksi yang berlangsung. Pendapatan nasional dalam teori ekonomi berarti pendapatan bersih yang diterima oleh suatu rakyat negara dalam menghasilkan barang barang dan jasa selama satu periode tertentu biasanya dalam waktu satu tahun.

Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Ada tiga cara perhitungan Pendapatan Nasional, yaitu :

1. Metode Output (Output Approach)

2. Metode Pendapatan (Income Approach)

3. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)

Beberapa Pengertian Dasar Tentang Perhitungan Agregatif

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products), menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor tersebut.

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Products), nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian.

3. Produk Nasional Neto (Net National Products), untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang modal.

4. Pendapatan Nasional (Net Income), balas jasa atas seluruh produksi yang digunakan.

5. Pendapatan Personal (Personal Income), bagian pendapatan nasional uang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi.

6. Pendapatan Personal Disposable (Disposable Personal Income), pendapatan nasional yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung.

 II. Kemiskinan

Kemiskinan adalah Kondisi Kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/ yang layak bagi kehidupannya.

Terdapat beberapa definisi kemiskinan (Nursoleh, 2009), antara lain :

A. Kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang keadaan tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan/ pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebuthan minimum, seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan, dll.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang keadaan tingkat pendapatannya diaatas garis kemiskinan, tapi masih lebih miskin disbanding kelompok masyarakat lainnya. Kelompok miskin relative ini sangat rentan terhadap perkembangan perekonomian yang jika memburuk, maka akan terjerumus kedalam kelompok miskin absolute.

B. Kemiskinan berdasarkan penyebabnya, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia (Distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, dll). Kelompok ini mempuyai 2 macam, yaitu :

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan ini terjadi karna faktor alamiah, seperti perbedaan usia, kesehatan dan perbedaan geofrafis tempat tinggal. Kelompok ini tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik SDM maupun Sumber Daya Pembangunan lainnya.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini terjadi karna perbedaan adat istiadat, etika kerja dll. Kemiskinan cultural mengacu pada siakp hidup seseorang baik gaya hidup, kebiasaan hidup dan kebudayaannya. Kelompok ini sulit untuk diajak berpatisipasi dalm rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara, antara lain :

1. Menciptakan Kesempatan Kerja.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas.

4. Perlindungan Sosial.

Pengarusutamaan Penganggulangan Kemiskinan sebagai upaya untuk menempatkan perspektif yang benar dan konsistensi kebijakan antar sector, program, anggaran, target dan sistem pelaksanaan.

PROVINSI TERKAYA DI INDONESIA

Sebanyak 20 kabupaten dan kota di Indonesiamendapatkan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar. Bahkan, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan puluhan kabupaten lainnya.

Beberapa kabupatan malah mendapatkan dana bagi hasil triliunan rupiah dari tahun ke tahun. Sebut saja misalnya Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang mendapatkan bagian dana Bagi Hasil Rp2,5 triliun pada 2009 atau Kabupaten Bengkalis diRiau yang mendapatkan jatah Rp1,5 triliun.

Ini tak sebanding dengan rata-rata kabupaten paling miskin sumber daya alam, kebanyakan di Jawa yang cuma memperoleh ratusan juta rupiah per tahun. Contohnya, seperti Kabupatan Gunung Kidul, Sleman dan Kulon Progo di propinsi Jogjakarta yang masing-masing cuma mendapatkan jatah dana bagi hasil sumber alam, Rp 144-146 jutaan per tahun.

Berdasarkan data yang VIVAnews himpun dari Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009 yang dirilis baru-baru ini, sedikitnya ada 20 kabupaten dan kota yang mendapatkan dana bagi hasil di atas Rp400 miliar per tahun atau 2.700 kali dibandingkan dengan jatah dari Kabupaten Gunung Kidul.

Kabupaten kaya raya tersebut sebagian besar berlokasi di Kalimantan Timur, sebagian lagi tersebar di Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Papua. Kalimantan Timur menjadi pusat lokasi pertambangan batu bara, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau menjadi tempat pertambangan minyak dan gas.

Dari Papua ada kabupaten Mimika yang mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil Rp440 miliar pada 2009. Wilayah di pegunungan Papua ini mendapatkan dana bagi hasil tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Papua lantaran menjadi tempat pertambangan emas dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia.

Daftar 20 kabupaten penerima dana bagi hasil sumber alam terbesar
NO	Kabupaten	Propinsi	Bagi Hasil (Rp miliar)
1	Kutai Kartanegara	Kaltim	2.566,55
2	Bengkalis	Riau	1.519,73
3	Kutai Timur	Kaltim	1.059,72
4	Siak	Riau	993,20
5	Rokan Hilir	Riau	911,07
6	Musi Banyuasin	Sumsel	858,45
7	Kampar	Kaltim	679,32
8	Kutai Barat	Kaltim	670,60
9	Pasir	Kaltim	593,64
10	Berau	Kaltim	553,26
11	Bulungan	Kaltim	482,82
12	Samarinda	Kaltim	480,19
13	Nunukan	Kaltim	478,34
14	Panajam Pasir Utara	Kaltim	477,03
15	Bontang	Kaltim	476,83
16	Malinau	Kaltim	462,34
17	Tarakan	Kaltim	454,55
18	Balikpapan	Kaltim	441,60
19	Natuna	Kep Riau	440,24
20	Mimika	Papua	424,33

Pemerintah memperoleh penerimaan sumber daya alam pada tahun lalu sebesar Rp138,96 triliun. Itu setara dengan 61 persen dari total Rp227,06 triliun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan itu berasal dari pendapatan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan pertambangan panas bumi. Penerimaan terbesar berasal dari minyak bumi yang mencapai Rp90 triliun.

Dari total penerimaan sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah membagikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemda. Total yang dibagikan Rp36,86 triliun. Bagi hasil terbanyak berupa minyak bumi Rp14,6 triliun, gas bumi Rp11,5 triliun dan pertambangan umum Rp 7,2 triliun.

Penerimaan sumber daya alam 2009 sesungguhnya menurun jauh atau Rp85 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Itu disebabkan penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari US$101 per barel pada 2008 menjadi US$58 per barel pada 2009.

Meski sumber alamnya kaya raya, namun tidak selalu identik dengan kondisi penduduknya. Di Kaltim, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Juli 2009, prosentase penduduk miskin memang relatif kecil, bahkan turun dari 9,51 persen pada Maret 2008 menjadi 7,73 persen pada Maret 2009.

Tetapi, di Papua, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi, bahkan naik yakni dari 37,08 persen pada Maret 2008 menjadi 37,53 persen pada Maret 2009. Mungkin ini juga menjadi salah satu bagian yang membuat situasi di Papua kerap bergejolak.

PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA

Yang dimaksud dengann penduduk miskin adalah merekaa yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah gariss kemiskinan. Angka garis kemiskinann pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan
http://rol.republika.co.id/images/news/2008/10/20081004142145.jpg
10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%) No Propinsi Angka Kemiskinan
1 Papua Barat 36,80
2 Papua 34,88
3 Maluku 27,74
4 Sulawesi Barat 23,19
5 NTT 23,03
6 Nusa Tenggara Barat 21,55
7 Aceh 20,98
8 Bangka Belitung 18,94
9 Gorontalo 18,70
10 Sumatera Selatan 18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angkaa kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karenaa sejumlah hal.

Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen. Kedua, rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.

Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan II) mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.

Keempat, sebagiann besar penduduk miskin (64,65 persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadii 101,20 pada Maret 2010.
Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

Sumber : http://deshafa.blogspot.com/ http://cha-kitato.blogspot.com/ Gunadarma, PDF Perekonomian Indonesia_4 (Laporan Bank Indonesia, Buku Aris Budi Setyawan dan Indra Maipita).

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=3

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=4

http://id.shvoong.com/how-to/2090443-10-provinsi-termiskin-di-indonesia/

 ht