DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

DiDISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Indikator Distribusi Pendapatan

1. Distribusi Ukuran (Distribusi Pendapatan Perorangan / Personal Distribution of Income), indicator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara tidak langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Dengan pengertian seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan. Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sector atau bidang kegiatan menjadi sumber penghasilan (pertanian, industry, perdagangan dan jasa) juga diabaikan.

2. Kurva Lorenz, mempunyai sumbu horizontal dan vertical. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif (Penduduk). Sumbu vertical menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu horizontal dan vertical sama-sama berakhir di 100%, sehingga sama panjangnya. Jika terdapat garis diagonal, garis tersebut merupakan garis “pemerataan sempurna” (perfect equality) dalam distribusi ukuran pendapatan.

3. Koefisien Gini dan ukuran ketimpangan, pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan/ kesejahteraan agregat (secara keselutuhan ) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna) dan yang relative sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorenz itu berada. Pada gambar 5-6, rasio yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan bidang A terhadap total segitiga BCD. Rasio inilah yang dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini (Gini Concentration Ratio) yang seringkali disingkat dengan istilah Koefisien Gini (Gini Coefficient ). Istilah tersebut diambil dari nama seorang statistic Italia yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912.

Angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatan nya yang dikenal relative palig baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

 PPENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan Nasional adalah pendapatan total dari semua faktor-faktor produksi dalam produksi yang berlangsung. Pendapatan nasional dalam teori ekonomi berarti pendapatan bersih yang diterima oleh suatu rakyat negara dalam menghasilkan barang barang dan jasa selama satu periode tertentu biasanya dalam waktu satu tahun.

Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Ada tiga cara perhitungan Pendapatan Nasional, yaitu :

1. Metode Output (Output Approach)

2. Metode Pendapatan (Income Approach)

3. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)

Beberapa Pengertian Dasar Tentang Perhitungan Agregatif

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products), menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor tersebut.

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Products), nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian.

3. Produk Nasional Neto (Net National Products), untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang modal.

4. Pendapatan Nasional (Net Income), balas jasa atas seluruh produksi yang digunakan.

5. Pendapatan Personal (Personal Income), bagian pendapatan nasional uang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi.

6. Pendapatan Personal Disposable (Disposable Personal Income), pendapatan nasional yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung.

 II. Kemiskinan

Kemiskinan adalah Kondisi Kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/ yang layak bagi kehidupannya.

Terdapat beberapa definisi kemiskinan (Nursoleh, 2009), antara lain :

A. Kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang keadaan tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan/ pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebuthan minimum, seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan, dll.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang keadaan tingkat pendapatannya diaatas garis kemiskinan, tapi masih lebih miskin disbanding kelompok masyarakat lainnya. Kelompok miskin relative ini sangat rentan terhadap perkembangan perekonomian yang jika memburuk, maka akan terjerumus kedalam kelompok miskin absolute.

B. Kemiskinan berdasarkan penyebabnya, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia (Distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, dll). Kelompok ini mempuyai 2 macam, yaitu :

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan ini terjadi karna faktor alamiah, seperti perbedaan usia, kesehatan dan perbedaan geofrafis tempat tinggal. Kelompok ini tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik SDM maupun Sumber Daya Pembangunan lainnya.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini terjadi karna perbedaan adat istiadat, etika kerja dll. Kemiskinan cultural mengacu pada siakp hidup seseorang baik gaya hidup, kebiasaan hidup dan kebudayaannya. Kelompok ini sulit untuk diajak berpatisipasi dalm rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara, antara lain :

1. Menciptakan Kesempatan Kerja.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas.

4. Perlindungan Sosial.

Pengarusutamaan Penganggulangan Kemiskinan sebagai upaya untuk menempatkan perspektif yang benar dan konsistensi kebijakan antar sector, program, anggaran, target dan sistem pelaksanaan.

PROVINSI TERKAYA DI INDONESIA

Sebanyak 20 kabupaten dan kota di Indonesiamendapatkan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar. Bahkan, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan puluhan kabupaten lainnya.

Beberapa kabupatan malah mendapatkan dana bagi hasil triliunan rupiah dari tahun ke tahun. Sebut saja misalnya Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang mendapatkan bagian dana Bagi Hasil Rp2,5 triliun pada 2009 atau Kabupaten Bengkalis diRiau yang mendapatkan jatah Rp1,5 triliun.

Ini tak sebanding dengan rata-rata kabupaten paling miskin sumber daya alam, kebanyakan di Jawa yang cuma memperoleh ratusan juta rupiah per tahun. Contohnya, seperti Kabupatan Gunung Kidul, Sleman dan Kulon Progo di propinsi Jogjakarta yang masing-masing cuma mendapatkan jatah dana bagi hasil sumber alam, Rp 144-146 jutaan per tahun.

Berdasarkan data yang VIVAnews himpun dari Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009 yang dirilis baru-baru ini, sedikitnya ada 20 kabupaten dan kota yang mendapatkan dana bagi hasil di atas Rp400 miliar per tahun atau 2.700 kali dibandingkan dengan jatah dari Kabupaten Gunung Kidul.

Kabupaten kaya raya tersebut sebagian besar berlokasi di Kalimantan Timur, sebagian lagi tersebar di Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Papua. Kalimantan Timur menjadi pusat lokasi pertambangan batu bara, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau menjadi tempat pertambangan minyak dan gas.

Dari Papua ada kabupaten Mimika yang mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil Rp440 miliar pada 2009. Wilayah di pegunungan Papua ini mendapatkan dana bagi hasil tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Papua lantaran menjadi tempat pertambangan emas dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia.

Daftar 20 kabupaten penerima dana bagi hasil sumber alam terbesar
NO	Kabupaten	Propinsi	Bagi Hasil (Rp miliar)
1	Kutai Kartanegara	Kaltim	2.566,55
2	Bengkalis	Riau	1.519,73
3	Kutai Timur	Kaltim	1.059,72
4	Siak	Riau	993,20
5	Rokan Hilir	Riau	911,07
6	Musi Banyuasin	Sumsel	858,45
7	Kampar	Kaltim	679,32
8	Kutai Barat	Kaltim	670,60
9	Pasir	Kaltim	593,64
10	Berau	Kaltim	553,26
11	Bulungan	Kaltim	482,82
12	Samarinda	Kaltim	480,19
13	Nunukan	Kaltim	478,34
14	Panajam Pasir Utara	Kaltim	477,03
15	Bontang	Kaltim	476,83
16	Malinau	Kaltim	462,34
17	Tarakan	Kaltim	454,55
18	Balikpapan	Kaltim	441,60
19	Natuna	Kep Riau	440,24
20	Mimika	Papua	424,33

Pemerintah memperoleh penerimaan sumber daya alam pada tahun lalu sebesar Rp138,96 triliun. Itu setara dengan 61 persen dari total Rp227,06 triliun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan itu berasal dari pendapatan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan pertambangan panas bumi. Penerimaan terbesar berasal dari minyak bumi yang mencapai Rp90 triliun.

Dari total penerimaan sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah membagikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemda. Total yang dibagikan Rp36,86 triliun. Bagi hasil terbanyak berupa minyak bumi Rp14,6 triliun, gas bumi Rp11,5 triliun dan pertambangan umum Rp 7,2 triliun.

Penerimaan sumber daya alam 2009 sesungguhnya menurun jauh atau Rp85 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Itu disebabkan penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari US$101 per barel pada 2008 menjadi US$58 per barel pada 2009.

Meski sumber alamnya kaya raya, namun tidak selalu identik dengan kondisi penduduknya. Di Kaltim, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Juli 2009, prosentase penduduk miskin memang relatif kecil, bahkan turun dari 9,51 persen pada Maret 2008 menjadi 7,73 persen pada Maret 2009.

Tetapi, di Papua, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi, bahkan naik yakni dari 37,08 persen pada Maret 2008 menjadi 37,53 persen pada Maret 2009. Mungkin ini juga menjadi salah satu bagian yang membuat situasi di Papua kerap bergejolak.

PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA

Yang dimaksud dengann penduduk miskin adalah merekaa yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah gariss kemiskinan. Angka garis kemiskinann pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan
http://rol.republika.co.id/images/news/2008/10/20081004142145.jpg
10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%) No Propinsi Angka Kemiskinan
1 Papua Barat 36,80
2 Papua 34,88
3 Maluku 27,74
4 Sulawesi Barat 23,19
5 NTT 23,03
6 Nusa Tenggara Barat 21,55
7 Aceh 20,98
8 Bangka Belitung 18,94
9 Gorontalo 18,70
10 Sumatera Selatan 18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angkaa kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karenaa sejumlah hal.

Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen. Kedua, rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.

Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan II) mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.

Keempat, sebagiann besar penduduk miskin (64,65 persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadii 101,20 pada Maret 2010.
Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

Sumber : http://deshafa.blogspot.com/ http://cha-kitato.blogspot.com/ Gunadarma, PDF Perekonomian Indonesia_4 (Laporan Bank Indonesia, Buku Aris Budi Setyawan dan Indra Maipita).

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=3

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=4

http://id.shvoong.com/how-to/2090443-10-provinsi-termiskin-di-indonesia/

 ht

AKU BANGGA EKONOMI INDONESIA

Kata Pengantar

          Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmatNya lah penulis dapat mengerjakan makalah blog  mengenai "Peta Perekonomian Indonesia", dengan baik dan tepat waktu.

           Dalam penyusunan makalah ini penulis   mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini sampai selesainya makalah ini, dan juga tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada Dosen Perekonomian Indonesia Bapak Aris Budi Setiawan yang telah membimbing penulis dalam pengajaran mengenai Perekonomian Indonesia sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

            Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih lagi dapat bermanfaat bagi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

                                                                                   Bekasi, 26 Maret 2011

                                                                                     Tia Sri Rejeki Manik

                                                                 BAB I
                                                         PENDAHULUAN
* Latar Belakang Perekonomian Indonesia
        Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau baik pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil dan sebagian besar negara Indonesia dikelilingi oleh perairan mengakibatkan negara Indonesia memiliki pelabuhan yang luas. Indonesia mempunyai sumber pertambangan yang amat berharga dan membuat negara Indonesia penghasil tambang terbesar seperti minyak, gas alam, batubara, timah, tembaga dan sumber tambang lainnya.
              wilayah Indonesia menempati posisis yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan benua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan -pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara serta infrastruktur lainnya.
              Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara illegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.
               Kita juga akan membahas tentang Perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai aspek yang ada di Indonesia.


                                                              BAB II
                                                       PEMBAHASAN


* Keadaan Geografis Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang berupa negara republic dan berbasis demokrasi. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki luas keseluruhan kurang lebih 195.000.000 sampai dengan 200.000.000 juta Ha, yang terdiri dari kurang lebih 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Posisi Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis, yaitu 


1.Letak Astronomis
 Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6^oLU – 11^oLS dan 95^oBT – 141^oBT Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia dilalui oleh garis equator, yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya. Garis equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 0^o.
2. Letak Geografis
 Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.


*Mata Pencaharian
·                     Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesiasebagian besar masih berada disektor pertanian (agraris), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanaian, perikanan, peternakan dan sejenisnya.
.              Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP ( Gross Domestic Product ) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam presentase.
.              Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain (misalnya industri), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata poencaharian di sektor pertanaian (desa) semakin tertinggal rekannya yang bekerja dan emmiliki akses disektor industri (kota). Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benar Teori Ketergantungan, bahwa Spread Effect (kekuatan menyebar) akan selalu lebih kecil dari back- wash effect (mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya)


* Sumber Daya

Sebagai salah satu Negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah sumber daya manusia diantaranya:

1. Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.
2. Penyebaran yang kurang merata.
3. Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

Bicara mengenai sumber daya manusia, maka terkait juga dengan perencanaan SDM, yaitu proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan SDM sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.

Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu:

        ·  Kepentingan Individu.

        ·  Kepentingan Organisasi.

        ·  Kepentingan Nasional.

Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu:

         ·  Tujuan

Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

*Investasi 

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan yang tinggi dalam proses pembangunan di Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting. Bagaimana kita dapat melakukan pembangunan jika dana yang diperlukan untuk itu tidak tersedia atau mencukupi ?

    Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran atau biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah:

·                     Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri. Untuk menunjang langkah ini perlu diusahakan peningkatan nilai tambah dan kemampuan bersaing dari komoditi-komoditi yang akan diekspor tersebut.

·                     Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.

·                     Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanaman modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.

·                     Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.

Secara umum bentuk aset yang di Investasikan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1.    Riil Investment
Yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset berwujud, seperti halnya tanah, emas, bangunan, emas, dan lain-lain.
2.    Financial Investment
Yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial, seperti halnya deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Dalam hal ini surat berharga yang diperdagangkan atau yang sering disebut dengan efek adalah berupa saham.

Faktor-Faktor Penentu Investasi

Bagi seorang investor yang hendak melakukan suatu investasi, harus melakukan suatu analisis terlebih dahulu dalam menentukan keputusan investasinya. Untuk melakukan suatu analisis investasi, setidaknya ada tiga faktor yang harus dianalisis, yaitu:
1.    Analisis kondisi makroekonomi

2.    Analisis pada jenis industri

3.    Analisis fundamental suatu perusahaan
 

* Posisi dan Peran Perekonomian Indonesia di Tingkat Dunia

Add caption

BAB III
Penutup

        Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.

        Saya banyak berharap para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan - kesempatan berikutnya.

        Semoga makalah ini berguna bagi saya pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.

 sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA DIBAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pada pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  sejak pertama kalinya beliau dilantik menjadi Presiden tahun 2004 bersama wakilnya Bapak Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2004-2009 serta ketika Bapak Susilo Bambang Yudhono di lantik untuk kedua kalinya menjadi presiden RI untuk memimpin bangsa ini bersama wakilnya yang sekarang yaitu Bapak Boediono untuk masa pemerintahan 2009-2014.

Indonesia beberapa tahun lalu tengah mengalami krisis perekonomian. Setelah melewati krisis lebih dari sepuluh tahun. Pada  saat Perekonomian Indonesia di bawah Pimpinan Presiden SBY  (Susilo Bambang Yudhoyono) mengalami peningkatan yang baik setelah masa pemerintahan Megawati. Meskipun proses peningkatan ini berjalan dengan lambat,tetapi telah memberikan hasil yang baik dan tanggapan masyarakat cukup baik dengan ada nya peningkatan ini pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono perekonomian di Indonesia cenderung membaik, terbukti adanya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010 meningkat sebesar 6,1 persen terhadap tahun
2009, terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan
Komunikasi 13,5 persen dan terendah di Sektor Pertanian 2,9 persen. Sementara pertumbuhan PDB
tanpa migas tahun 2010 mencapai 6,6 persen.

walaupun begitu pengangguran di Indonesia pun mengalami peningkatan dan perlu perhatian oleh para pemerintah kita pada saat ini, walaupun perekonomian meningkat tetapi masih belum dapat dirasakan oleh para rakyat rakyat menengah kebawah.

Berikut ini adalah data pengangguran yang terdapat pada 

http://www.bps.go.id/sector/employ/table1.shtml

Tahun	Persen Pengangguran
2003	9.5%
2004	9.9%
2005	11.2%
2006	10.3%
2007	9.1%
2008	8.4%
2009	5.1% ???

Pemerintah menargetkan rata-rata angka pengangguran turun sekitar 0.8% per tahun. Namun, dari tabel di atas, maka kita bisa melihat bahwa selama 2.5 tahun pertama angka pengangguran bukannya berkurang tapi malah bertambah. Dan hingga tahun 2008 angka pengganguran mencapai 8.4%. Janji-janji “angin surga” pada tahun 2004 hanyalah isapan jempol. Bagaimana tidak, hingga akhir tahun 2008 angka pengangguran terbuka mencapai 9.3 juta jiwa. Sebanyak 590.000 lulusan perguruan tinggi tidak memiliki pekerjaan, 360.000 lulusan diploma menganggur, 3.8 juta lulusan SMA hanya menghabis-habis hari-hari dengan melihat lowongan pekerjaan. Belum lagi 1.97 juta lulusan SMP dan 2.1 juta lulusan SD.

Angka pengangguran tidak kunjung turun karena paradigma pemerintah adalah memprioritaskan “kemegahan” angka-angka makro ekonomi. Pemerintah hanya memfasilitasi perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Pasar tenaga kerja dibuka bebas. Padahal, dengan anggaran pajak dan kekayaaan alam, semestinya Pemerintah turun langsung menciptakan lapangan pekerjaan dengan membangun proyek infrastruktur atau menjadikan BUMN sebagai sentra produksi. Langkah-langkah ini tidak diambil dan membiarkan paham neoliberalisme berkembang pesat. Baru setelah masukan dan inisiatif orang-orang diluar Tim Ekonomi SBY-JK, pemerintah menyetujui pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW, Bandara dan lain-lain. Yang parahnya lagi adalah ad hoc dana BLT dijadikan program karena telah menjadi program politik untuk meraih suara. Disisi lain, 80% dana stimulus  70 triliun  dinikmati oleh para konglomerat melalui keringan pajak. Inilah kebijakan memihak para konglomerat dengan harapana perusahaan para konglomerat menciptakan lapangan pekerjaan.

demikianlah yang saya ketahui tentang perekonomian yang terjadi pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

sumber : http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_banner.pdf 
http://www.bi.go.id/web/id/
http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/