Bentuk Koperasi dalam Departemen Koperasi

Bentuk Koperasi dalam Departemen Koperasi

• Bentuk Koperasi apa yang sudah dibentuk oleh Departemen Koperasi

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001, misalnya, berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan.

Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

• BENTUK DAN KEDUDUKAN

Koperasi terdiri dari dua bentuk, yatu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

• Koperasi Primer adalah Koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
• Koperasi Sekuder adalah Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

1. koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
2. gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
3. induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

• Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
• Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik
  Indonesia.
• Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
• Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan hukum yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas

• PROGRAM KOPERASI INDONESIA

Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat, Kabinet Wilopo mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga bagian:

1. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi;
2. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
3. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi

PERMODALAN KOPERASI

Konsep Modal:

• Modal merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha – usaha koperasi.
ü Modal jangka panjang
ü Modal jangka pendek
• Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten.

SUMBER – SUMBER MODAL KOPERASI

A. Sumber – sumber Modal Koperasi (UU NO.12/1967)
• Simpanan Pokok
• Simpanan Wajib
• Simpanan Sukarela
• Modal Sendiri

B. Sumber – Sumber Modal Koperasi (UU NO.25/1992)
• Modal Sendiri (equity capital)
• Modal Pinjaman (dept capital)


SUMBER – SUMBER MODAL KOPERASI (UU No. 25/1992)

1. Modal Sendiri (equity capital) , bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi/ hibah.
2. Modal Pinjaman (dept capital), bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

DISTRIBUSI CADANGAN KOPERASI

• Cadangan menurut UU No.25/1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
• Sesuai anggaran dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota di sisihkan untuk cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60% disisihkan untuk cadangan.

MANFAAT DISTRIBUSI CADANGAN

• Memenuhi kewajiban tertentu
• Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
• Sebagai jaminan untuk kemungkinan – kemungkinan rugi di kemudian hari
• Perluasan usaha

 

Ekonomi Koperasi

* Pengertian prinsip" koperasi*

1. Pengertian & Prinsip Koperasi

Menurut UUD no. 25 tahun 1992 pengertian koperasi sebagai berikut :

a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;

c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;

d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Berikut adalah prinsip” dari koperasi :

1.      Prinsip Munkner

·         Keanggotaan bersifat sukarela

·         Keanggotaan terbuka

·         Pengembangan anggota

·         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

·         Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

·         Koperasi sbg kumpulan orang-orang

·         Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

·         Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

·         Perkumpulan dengan sukarela

·         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

·         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

·         Pendidikan anggota

2.      Prinsip Rochdale

·         Pengawasan secara demokratis

·         Keanggotaan yang terbuka

·         Bunga atas modal dibatasi

·         Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

·         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

·         Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

·         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

·         Netral terhadap politik dan agama

3.      Prinsip Raiffeisen

·         Swadaya

·         Daerah kerja terbatas

·         SHU untuk cadangan

·         Tanggung jawab anggota tidak terbatas

·         Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

·         Usaha hanya kepada anggota

·         Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4.      Prinsip Herman Schulze

·         Swadaya

·         Daerah kerja tak terbatas

·         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

·         Tanggung jawab anggota terbatas

·         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

·         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5.      Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

·         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan  yang dibuat-buat

·         Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

·         Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

·         SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

·         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

·         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

6.      Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967

·         Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

·         Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

·         Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

·         Adanya pembatasan bunga atas modal

·         Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

·         Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

·         Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

7.      Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

·         Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

·         Kemandirian

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerjasama antar koperasi

*Bentuk" organisasi koperasi atau manajemen organisasi*

Rapat Anggota

  Rapat anggota adalah koperasi merupakan ukuran keberhasilan koperasi dari waktu ke waktu.

-Pengurus Koperasi

-Pengawas Koperasi

*Tujuan dan fungsi koperasi*

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3

    Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan  masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi

·         Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

·         Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

·         Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya

·         Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Sumber : Sriyanto, 2008

S

Sejarah Perkembangan Ekonomi Koperasi, Bentuk-bentuk Koperasi, serta beberapa koperasi di wilayah Bekasi-Selatan

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI DI INDONESIA

                                            *SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA*

Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto ( Banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.

Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partaui Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat kooperasi sehuingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”.

Pergerakan koperasi selam penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancar. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsug maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :

1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2. akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. ongkos materai sebesar 50 golden
4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :

1. akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
2. ongkos materai 3 golden
3. hak tanah dapat menurut hukum adat
4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kemabli. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kamntor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengallami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.

Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :
- Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
- Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
- Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
- Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :
- Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- Bisa menggunakan bahasa derah
- Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- Perizinan bisa di daerah setempat

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.
Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

                                     *AWAL PERTUMBUHAN KOPERASI INDONESIA*

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed
1964, h. 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai
sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik
dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang
berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.
Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada
kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula
koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang
konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan
penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan
koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada
kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki
beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil
langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih
dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi
bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan
penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan
kegiatan simpan-pinjam dan sebagainya (Masngudi 1989, h. 1-2).
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih
di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam.
Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping
banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid
yang dipegangnya (Djojohadikoesoemo, 1940, h 9). Setelah beliau
mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah
dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.
Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf
Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika
ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen
(koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi
simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari
cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah
dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam
yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung
dan modal untuk itu diambil dari zakat.
Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908
menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian
pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi
yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko
koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di
Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan
kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia
Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi
suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam
hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi
antara lain :
a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;
b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;
c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal;
dan di samping itu diperlukan biaya meterai 50 gulden

Pembangunan koperasi baru dapat dilaksanakan atau di lakukan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kehadiran dan peranan koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada atahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah
2. pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
3. pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekononmi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan  mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalutrkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi

 

                                   *BENTUK KOPERASI (PP No. 60 / 1959)*

a. Koperasi Primer
b. Koperasi Pusat
c. Koperasi Gabungan
d. Koperasi Induk



BENTUK KOPERASI YANG DISESUAIKAN DENGAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Sesuai PP 60 Tahun 1959)

 Di tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa
 Di tiap daerah tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi
 Di tiap daerah tingkat I ditumbuhkan gabungan koperasi
 Di ibu kota ditumbuhkan induk koperasi

KOPERASI PRIMER DAN KOPERASI SEKUNDER

A. KOPERASI PRIMER : Merupakan koperasi yang anggota-anggotanya trdiri dari orang-orang
B. Koperasi Sekunder : Merupakan koperasi yang anggota-anggotanya adlah orgamisasi koperasi.

                     *BEBERAPA DATA KOPERASI YANG ADA DIBEKASI*

 

DATA KOPERASI SELURUH INDONESIA

No. Nama Koperasi Alamat Kab. /Kota Propinsi Badan Hukum Jenis Koperasi Nomor Tanggal Klas
TOTAL = 38730 Data 1 KOPKAR PLTA PLENGAN PANGALENGAN Komplek Plta Plengan Bandung JABAR 5364A/BH/KWK-10/12 14/10/86 2 KOPKAR PT . KTSM Bojongmanggu Pameungpeuk Bandung JABAR 4733/BH/IX-`18 01/02/71 3 KOPKAR SARWA MUKTI Cisarua, Bandung Bandung JABAR 4 KOPKAR VONEX KOPKAR MODERN BANK Jl. Raya Rancaekek Km 23,7 Bandung JABAR 6967/BH/DK-10/20 05/10/79 5 KOPPAS MAJALAYA / K P P M Bandung Bandung JABAR 6 KOPPEG KANDEP DIKBUD Pasar Majalaya Bandung JABAR 6689/BH/DK-10/20 05/01/78 7 KOPPEG KANDEPKOP Jl. R.A. A Wiranatakusumah Bandung JABAR 6618/BH/DK-10/20 01/07/77 8 KOPPEG KANDEPKOP Jl. Jaksa Narantaka Baleendah Bandung JABAR 1036A/BH/KWK-10/12 04/05/85 9 KOPPEG PERANIAN Jl. Terusan Buah Batu Bandung JABAR 2750A/BH/KWK.10/12 10 KOPPEG TELKOM Bandung JABAR 11 KSP DESA PAGERWANGI LEMBANG Jl. Sukanagara Desa Pagerwangi Bandung JABAR 23/BH/IX/68 17/12/68 12 KSU CIBODAS JL. KP. Desa Cibodas Bandung JABAR 2117/BH/XI/67 18/12/67 13 KSU CILENGKRANG KP. Cisurupan RT.02 RW. IV Bandung JABAR 1105/BH/IX/18-12/1967 16/12/6 14 KSU KELURAHAN CIBEBER Jl. Ibu Ganirah RW. 04 Bandung JABAR 3877/BH/IV-18/12-1967 15 KSU SUKA MULYA Cihanjawar, Desa Margamulya Bandung JABAR 322/BH/IX/18-12/67 16 KUD" MEKAR JAYA" Jl. Raya Rajamandala Bandung JABAR 6909/BH/DK-10/20 04/07/79 17 KUD "SHINTA "CICALENGKA Komplek Pasar Cicalengka Bandung JABAR 5980A/BH/KWK-10/12 15/10/90 18 KUD"WAHANA KARYA "RANCAEKEK I Jl. Raya Rancaekek KM 24 Bandung JABAR 6216A/BH/KWK-10/12 10/10/89 19 KUD"WALATRA" Jl. Raya Alun-alun Pangalengan Bandung JABAR 5722/BH/DK-10/20 11/06/81 20 KUD AMPERA Jl. Kaum Selatan No. 1 Bandung JABAR 5450/BH/DK-10/20 08/01/74 21 KUD BANGKIT KECAMATAN SIDANGKERTA Depan Terminal Bandung JABAR 5860A/BH/KWK.10.12 07/10/86 22 KUD BUNGA INDONESIA CIHIDEUNG Desa Cihideung Bandung JABAR 8804A/BH/KWK.10/12 03/09/67 23 KUD CICADAS Jl. Raya Sukamiskin No,149 Bandung JABAR 7326/BH/DK-10/20 11/06/81 24 KUD CICALONG WETAN KP. Sukajadi RT .02 RW. 1 Bandung JABAR 6011/BH/DK-10/20 02/09/74 25 KUD CIMAHI SELATAN Jl. Cibeber No. 11 Bandung JABAR 6333/BH. DK-10/20 26 KUD CIPARAY Jl. Laswi 586 Bandung JABAR 6362A/BH/KWK-10/20 21/01/76 27 KUD DWI SRI RANCAEKEK III Desa Cangkuang Bandung JABAR 5737/BH/DK-10/IX 13/08/73 28 KUD FAJAR JAYA Jl. Laswi KM 14 Munjul Bandung JABAR 5932A/BH/KWK/10/12 04/05/87 29 KUD GEMAH RIPAH Jl. Pangalengan KM 27 . No 27 Bandung JABAR 7455A/BH/KWK-10/12 07/05/88 30 KUD KARYA MAJU J. Kol. Masturi No.189 Bandung JABAR 7216/BH/DK-10/20 05/12/80 31 KUD KARYA TEGUH Jl. Pasar Baru No.24 Lembang Bandung JABAR 5863A/BH/DK-10/20 10/05/84 32 KUD KERTA MUKTI Jl. Raya Cipeundeuy Bandung JABAR 6256/BH/DK-10/20 23/09/75 33 KUD MEKAR JAYA CICALENGKA III Jl. Raya Nagreg KM. 37 Bandung JABAR 6207A/BH/KWK.10/12 10/08/88 34 KUD MEKAR TANI Jl. Raya Cibeureum KM. 0 Bandung JABAR 7536/BH/DK-10/20/82 17/10/88 35 KUD PACET MARUYUNG Jl. Gagak Maruyung Bandung JABAR 6185/BH/DK.10-20/1975 20/05/7 36 KUD PASIR JAMBU Jl. Raya Pasirjambu KM, 28,1 Bandung JABAR 6399/A/BH/KWK-10/20 37 KUD PURWASARI Jl. PLTA Saguling Cipongkor Bandung JABAR 7221/BH/DK-10/20 05/12/88 38 KUD SARWA MUKTI Jl. Kol. Masturi, Ds. Jambudipa Bandung JABAR 7062 B/BH/KWK.10/12 17/10/88 39 KUD SINAR JAYA Jl. Raya Ujungberung No. 260 Bandung JABAR 6586/BH/DK-10/20 10/03/77 40 KUD TANI MUKTI BANJARAN KP. Cangkuang Desa Cangkuang Bandung JABAR 5978/BH/DK/10/20 28/06/74 41 KUD TANI MUKTI CIMAHI SELATAN Jl. Raya Barat No.684 Cimahi Bandung JABAR 6321B/BH/KWK.10.12/87 17/10 42 KUD TANI MUKTI CIWIDEY Jl. Kehutanan No. 67 Sukasari Bandung JABAR 7156/BH/KWK.10/2 43 KUD TANI MULYA SUKASARI Jl. Palasari Desa Sukasari Bandung JABAR 5953/BH/DK-10 24/05/74 44 KUD TANI RAHARJA KEC. GUNUNGHALU Komplek Terminal Gunung Halu Bandung JABAR 6910A/BH/KWK-10/20 17/05/89 45 KUD MARGA ASIH Jl. Manjung No, 24 Bandung JABAR 7483/BH/DK. 10/20 46 PRIMKOP KODIM 0609 Jl. Jend.Gatoto Subroto 248 Cimahi Bandung JABAR 116/A/BH/DK-10/20 04/12/80 47 PRIMKOP TNI AD Jl. Gatot Subroto 248 Bandung JABAR 116A/BH/DK-10/20 04/12/80 48 PRIMKOP WREDATAMA RANCAEKEK Jl. Rancakihiang Ds. Bojongloa Bandung JABAR 54/BH/IX 18/12/67 49 PRIMKOP YON ARMED 4/105 Jl. Gatot Subroto Cimahi Bandung JABAR 3731 A/BH/DK-10/20 04/12/80 50 PRIMKOPABRI ANCAB KECAMATAN CIPATAT Jl. Raya Sukarame Belakang Bandung JABAR 7775/BH/DK-10/20/83 28/05/83 51 PRIMKOPABRI CIMAHI SELATAN Jl. Baros No. 12 Cimahi Selatan Bandung JABAR 6897/BH/DK-10/20 06/06/79 52 PRIMKOPABRI KEC. CIMAHI UTARA Gg. Cendrawasih No. 726 Cibabat Cimahi Bandung JABAR 7790/BH/DK-10/20 06/06/83 53 PRIMKOPABRI KECAMATAN RANCAEKEK Jl. Raya Rancaekek Bandung JABAR 6833/BH/IX-10/20 54 PRIMKOPAD GROUP 3/PUSDIK PASSUS Jl. Raya No. 108 Batujajar Bandung JABAR 3983B/BH/KWK-10/12 13/04/87 55 PRIMKOPAD PUSDIKHUB Jl. Gatot Subroto Cimahi Bandung JABAR 49A/BH/DK-10/12 09/12/80 56 PRIMKOPAD RUMKIT TK II DUSTIRA Jl. Rumah Sakit Dustira Bandung JABAR 48 A/BH/KWK-10/12 29/08/85 57 PRIMKOPAD SEKOLAH KOWAD Pasirjati Lembang Bandung JABAR 4919A/BH/KWK/10/12 02/01/85 58 PRIMKOPAD YON ZIPUR 9 Asrama Batalyon 9 Ujung Berung Bandung JABAR 0177/BH/VII/II/B 05/10/67 59 PRIMKOPPOL CIBABAT CIMAHI Polres Kabupaten Bandung Bandung JABAR 13 A/BH/KWK-10/12 20/02/87 60 PRIMKOPPOL SESPIM POLRI Jl. Maribaya No. 53 Bandung JABAR 4477B/BH/KWK-10/12 03/04/89 61 PRIMKOPTAMA SOREANG Jl. Belakang Kantor Pos, Soreang Bandung JABAR 64A/BH/KWK-10/12 29/08/87 62 WREDATAMA WARGA CIPATAT Komplek Masjid Agung , Rajamandala Bandung JABAR 58A/BH/DK-10/20 15/06/83 63 KOPERASI KARYAWAN PT ARNOTTS INDONESIA Jl. Wahab Afan No. 8 Medan Satria Bekasi JABAR 10054/BH/KWK.10/VII/1997 A 64 KOPERASI KARYAWAN PT BAKRIE PIPE INDUSTRIE Jl. Raya Pejuang Medan Satria Bekasi JABAR 8153/BH/KWK.10/8 A 65 KOPERASI KARYAWAN BRIDGESTONE TIRE INDONESIA Jl. Raya Bekasi KM 27 Medan Satria Bekasi JABAR 9037/BH/KWK.10.8/85 A 66 KOPERASI BEKASI Jl. Pramuka No. 79 Bekasi Selatan Bekasi JABAR 467/BH/PAD/KWK.10/XI/96 A 67 KOPERASI KODIM 05/07 Jl. Veteran Marga Jaya Bekasi JABAR 4688/BH/PAD/KWK.10/XI/95 A 68 KOPERASI RSUD BEKASI Jl. Pramuka No. 55 Bekasi selatan Bekasi JABAR 7902/BH/PAD/KWK.10/X/95 A 69 KOPERASI KARYAWAN PT PLN CABANG BEKASI Jl. A. Yani No. 14 Bekasi Selatan Bekasi JABAR 8552/BH/KWK.10.8 A 70 KOPERASI SETIA WARNA Jl. Raya Pasar Kecapi No. 44 Jati Warna Bekasi JABAR 307/BH/KWK.10.8/XI/1/1998 B 71 KOPERASI PASAR BUNGUR Jl. Kali Abang Bungur Kel. Pejuang Bekasi JABAR 13/BH/KOP PR/X/01 B 72 KOPERASI KARYAWAN PT JASA MARGA Jl. Teuku Umar Sepanjang Jaya Bekasi JABAR 5414/BH/PAD/KWK.10A/II/96 A 73 KOP PEG/GURU SMPN BANTAR GEBANG Jl. Raya Pedurena Bantar Gebang Bekasi JABAR 254/BH/KWK.10/VI/1998 06/12/97 74 KOP PEG/GURU DINAS P & K BANTAR GEBANG Jl. Raya Narogong KM 10 Bantar Gebang Bekasi JABAR 258/BH/KWK.10/VI/1998 06/12/97 75 KOPKAR PT. DAYANI GARMENT INDONESIA Jl. Raya Narogong KM 10 Bantar Gebang Bekasi JABAR 68/BH/KWK/10/III/1996 05/04/96 76 KOPKAR YAYASAN NURUL HUDA " SUGIH MUKTI " Jl. Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi JABAR 308/BH/KDK.10.8/XII/1999 24/12/99 77 KOPKAR PT. SAI BHAKTI BUSANA Jl. Bantar gebang Bekasi JABAR 136/BH/KWK.10/V/1996 06/03/96 78 KOPKAR PT. SENATAMA LABORANUSA " SELA " Jl. Bantar gebang Bekasi JABAR 136/BH/KWK.10/V/1996 17/05/96 79 KOPKAR PT. ABERBERSA PRATAMA Jl. Raya Narogong KM 11 bantar Gebang Bekasi JABAR 330/BH/KWK.10/X/1996 02/10/96 80 KOPKAR PT. ADIWIJAYA CITRA Jl. Raya Narogong pangkal I B Bekasi JABAR 395/BH/KWK.10/XI/96 01/11/96 81 KOPKAR PT. SUBUR JAYA TEGUH Jl. Raya Narogong KM 11 Bantar Gebang Bekasi JABAR 15/BH/KOP-PR/IX/2002 09/05/98 82 KOPKAR PT. XYLO INDAH PRATAMA Jl. Raya Narogong KM 12 Pangkalan I B Bekasi JABAR 657/BH/KWK.10/XI/1997 06/11/97 83 KOPKAR PT. INDOMAS SUSEMI JAYA Jl. Raya Narogong Pangkalan V KM 1 4 Ciketing Udik Bekasi JABAR 527/BH/KWK.10/V/1998 19/05/98 84 KOPKAR PT. PENCIL LEAD INDONESIA " PELINDO " Jl. Bantar gebang Bekasi JABAR 32/BH/KDK.10.8/IX/1998 03/09/98 85 KOPKAR PT. GUNUNG PUTRI GRAHA MAS Jl. Raya Narogong KM 12,5 Cikiwul Bekasi JABAR 39/BH/KDK.10.8/IX/1998 09/10/98 86 KOPKAR PT. MANGUN JAYA (MAJA) Jl. Pangkalan 5 Jl. Raya Narogong Cikiwul Bekasi JABAR 77/BE/KDK.10.8/X/1998 23/10/98 87 KOPKAR PT. HAMARU FITNAH NIAGA Jl. Bantar Gebang Bekasi JABAR 93/BH/KDK.10.8/IV/1999 28/04/99 88 KOPKAR PT. AROMANA SEJATI WOOD INDUSTRI Jl. Cikiwul Kec Bantar gebang Bekasi JABAR 08/BH/KOP-PR/VIII/2001 28/08/01 89 KOPKAR PT. BOSAENG JAYA Pangkalan 6 jl. Raya Narogong Ciketing Udik Bekasi JABAR 243/BH/KDK.10.8/VIII/99 10/08/99 90 KOPKAR PT. GANA MAS PRIMA Jl. Raya Narogong Pangkalan V Ciketing Udik Bekasi JABAR 77/BH/KWK.10/VIII/96 25/08/96 91 KOPKAR BHINEKA TATA MULYA Jl. Raya Oki Pangkalan 5 Cileting Udik Bekasi JABAR 180/BH/KDK.10.8/VI/99 11/06/99 92 PRIMKOPAD BATALIYON MEDAN 7/105 GS Jl. Narogong Raya Cikiwul Bekasi JABAR 140/BH/PAD KWK.9/VI/96 08/06/96 93 PRIMKOPAD BLK SUBDID JAHVILLURJA DITAJENAL Jl. Raya Pedurenan (Pedurenan) Bekasi JABAR 579/BH/KWK.10/VI/96 08/06/98 94 KOPERASI PENGUSAHA DAN PETANI LELE BEKASI Kel. Pedurenan Bekasi JABAR 52/BH/KDK.10.8/IX/98 19/09/98 95 K S P. TUNAS RAYA Bantar Gebang Bekasi JABAR 53/BH/KWK.10/1/98 05/01/98 96 KOPPAS PASAR BANTAR GEBANG Psr bantar Gebang lantai III Bantar Gebang Bekasi JABAR 6746/BH/PAD/KWK.10/X/95 13/10/95 97 KSU SARI SEJAHTERA Kel. Mustika Jaya Bekasi JABAR 9659/BH/KWK.10/VII/98 24/07/98 98 KSU PANCA MANUNGGAL Perum Dukuh Jamrud Blok P Bekasi JABAR 306/BH/KDK.10.8/XII/99 22/12/99 99 KSU MAJU TERUS MAS Kel. Cimuning Bekasi JABAR 278/BH/KDK.10.8/IX/99 24/09/99 100 KSU NUSA BHAKTI Bantar Gebang Bekasi JABAR 30/BH/KDK.10.8/XII/99 13/12/99

 NB : warna tulisan Ungu & berlabel putih menandakan koperasi di wilayah Bekasi

 

 Sumber :  http://jibon89.wordpress.com/2009/12/09/sejarah-perkembangan-ekonomi-koperasi-di-indonesia/

http://www.smecda.com/DATA%20KOPERASI/data_koperasi.asp?page=74 

http://purwakartakab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=49:koperasi&id=99:sejarah-koperasi&Itemid=30 

http://adistipamula.blogspot.com/2011/09/sejarah-dan-perkembangan-ekonomi.html